Kepala SDN 10 Malaka Jaya bakal dibeberkan dampak BAP yang menurunkan gaji guru honorer menjadi 300.000.

Kepala SDN 10 Malaka Jaya bakal dibeberkan dampak BAP yang menurunkan gaji guru honorer menjadi 300.000.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Dinas Pendidikan DKI Jakarta memanggil Kepala Sekolah SDN 10 Malak Jaya yang diduga nekat memotong gaji guru agama Kristen yang jujur.

Diketahui, guru honorer tersebut mendapat gaji sebesar Rp300.000 per bulan, padahal ia menandatangani surat bahwa dirinya menerima gaji sekitar Rp9 juta per bulan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pihaknya sudah mengkonfirmasi hal tersebut ke banyak pihak sejak Jumat (24/11/2023) lalu.

Pada Senin (27 November 2023), pihaknya kembali memanggil direktur dan pegawainya untuk mengusut kasus tersebut.

“Hari ini kami akan melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil direktur dan pegawainya, termasuk bendahara. “Mereka sudah dipanggil oleh divisi SD,” kata Purwo, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Forum Guru Kristen Indonesia desak DPRD DKI pertahankan gaji 300.000 sebulan

Purwo mengatakan, pihaknya menyebut ada dugaan pelanggaran yang dilakukan direktur.

Untuk itu, laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Guru dan Pegawai Kependidikan (PTK).

“Hari ini ada indikasi adanya kasus terkait jabatan direktur, maka hari ini kami meminta BAP (berita acara pemeriksaan) di bidang PTK karena perlu data yang lengkap terlebih dahulu,” kata Purwo.

“Jadi yang jelas sudah kami konfirmasi ke berbagai pihak, pengawas sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas daerah, bupati. “Kami melakukan semua itu,” lanjutnya.

Menurut dia, pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan sebenarnya tidak hanya dilakukan dua kali, melainkan dilakukan berulang kali sesuai tingkatannya.

Baca juga: Guru SDN dapat bonus Rp 300 ribu per bulan meski teken kontrak Rp 9 juta Dimana standarisasi biayanya?

Mulai dari Kepala Satlak Kabupaten, Direktorat Kecamatan, hingga Dinas Sekolah Provinsi DKI Jakarta.

“Saat ditelepon Pak Satlak sebagai perpanjangan tangan subbagian, mereka mendapat informasi. Kemudian divisi tersebut juga menanganinya pada level pelayanan. “Nah, kalau cabang ini kan berkaitan dengan aparatur sipil negara, jadi akan ditangani seperti itu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah turun tangan mengatasi persoalan rendahnya gaji guru di sekolah.

Seorang pengawas pemerintah daerah mengatakan, seorang guru Kristen di sekolah negeri menerima gaji Rp300.000 per bulan, padahal dia menandatangani kwitansi sebesar Rp9 juta.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *